Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Minta Pemerintah Harus Hadir Atasi Persoalan Pembelajaran Daring

Muhammad Afif Wakil Ketua DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Muhammad Afif menyatakan pemerintah harus hadir untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pembelajaran secara daring atau jarak jauh akibat pandemi COVID-19.

Menurut Afif, ada sejumlah persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring.

Yang pertama, kata Afif, adalah lokasi atau tempat pelaksanaan dimana sinyal internet yang kurang bagus. Sehingga hal itu menjadi hambatan pembelajaran daring.

“Lokasi atau tempat dimana sinyal kurang atau tidak bagus dan HP kurang canggih, ini menjadi kendala yang dihadapi,”katanya, Rabu (5/8/2020) di Kota Semarang.

Selain itu, Afif menilai ada sejumlah faktor lain, diantaranya faktor ekonomi, dimana tidak semua pelajar mampu membeli paket internet untuk proses pembelajaran secara daring.

“selain itu juga, konsentrasi siswa kurang, karena sebagian siswa kurang bisa menangkap pelajaran via daring,”ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Untuk mengatasi sejumlah persoalan itu, Afif menilai Pemerintah harus melakukan gerak cepat, setidaknya memberikan pulsa untuk siswa yang kurang atau tidak mampu.

Untuk memperlancar hal ini, Afif menilai ada baiknya Pemkot bekerja sama dengan sekolah dapat mendata siswa-siswanya yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam memperlancar proses pembelajaran daring. Selain itu, kata dia, ketika memberikan kontribusi berupa pembagian pulsa gratis harus tepat sasaran.

Afif menyebut, jika sejumlah persoalan tersebut tidak segera diatasi, akan menghambat kegiatan belajar mengajar. Hal itu dikarenakan pada semester pertama tahu ajaran 2020/2021 diperkirakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Menurut dia, permasalahan dalam pembelajaran daring atau jarak jauh sebenarnya tidak hanya sebatas kuota internet, sinyal telekomunikasi, serta perangkat pendukung seperti smartphone atau komputer.

Dari sisi kebijakan anggaran, Afif mengatakan setiap sekolah haru mengajukan kegiatan pembelajaran daring secara rinci. Salah satunya dengan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mengenai berapa anggaran yang dialokasikan oleh pemkot untuk kegiataan ini, dana BOS bisa di gunakan untuk pembeljaran online, maka setiap sekolah harus mengajukan perencanaan kegiatan ini berikut anggarannya secara rinci dan jelas terutama untuk membantu siswa yang kurang mampu, kemudian baru ketemu besaran anggaran yang dibutuhkan,”pungkasnya.

Tag:
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Minta Pemerintah Harus Hadir Atasi Persoalan Pembelajaran Daring"