News  

PKS Gelar Diskusi Mimbar Demokrasi Bahas Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

Mimbar demokrasi edisi 2 membahas tentang persiapan pembelajaran tatap muka.

SEMARANG – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang bekerja sama dengan Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang kembali menggelar diskusi mimbar demokrasi edisi ke-2 dengan mengusung tema Vaksinasi Digencarkan, Pembelajaran Tatap Muka Dimulai?.

Kegiatan yang digelar pada Jumat (19/3/2021) itu menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Ketua DPD PKS Kota Semarang Suharsono, Anggota DPRD Jawa Tengah Agung Budi Margono, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Hari Wuljanto dan praktisi Pendidikan Muhammad Waimin. Selain itu bertindak sebagai moderator diskusi yang digelar lewat zoom dan offline ini adalah anggota Komisi D DPRD Kota Semarang M Sifin Almufti.

“Kami selaku ketua DPD PKS Kota Semarang mengucapkan terimakasih, yang bisa hadir, baik melalui online maupun offline, fraksi PKS Bersama DPD PKS Kota Semarang, mimbar demokrasi edisi kedua, sudah berjalan pada edisi ke-2 ini mengambil tema vaksinasi, apakah pembelajaran tatap muka sudah siap,”kata Ketua DPD PKS Kota Semarang Suharsono dalam sambutannya.

Menurut Suharsono, diskusi mimbar demokrasi edisi ke-2 ini diharapkan memberikan kemantapan kepada para penyelenggara Pendidikan, orang tua dan juga murid.

“Karena memang kondisi sekarang adanya pandemic satu tahun ini, secara perlahan mengalami penurunan, terutama di Kota Semarang, data yang terpapar 295 yang pada awal februari lalu mencapai 1000, dengan PPKM secara berangsur-angsur mengalami penurunan, tentu itu juga sejalan dengan ketatnya protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Dan beberapa waktu lalu DPRD mengundang Dinas Pendidikan kota menjajaki rencana pemerintah melaksanakan tatap muka bulan Juli,”jelas Suharsono yang juga Ketua Fraksi PKS DPRDKota Semarang.

Lebih lanjut, Suharsono mengatakan kesiapan dari pihak sekolah 90 persen, berdasarkan kuesioner setuju, dimana hasilnya untuk di tingkat TK 90 persen artinya setuju PTM, SD 95 persen setuju PTM, dan  yang SMP baru 50 persen setuju PTM.

“Artinya data ini penjajagan real, dengan data itu persiapannya lebih mantap, sehingga di bulan Juli nanti diadakan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran daring sendiri banyak hal yang menjadi catatan, salah satunya tidak efektif,”jelas dia.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono menilai berdasarkan data dan informasi yang diterima dirinya belum yakin bahwa proses pembelajaran tatap muka di Kota Semarang, maupun di daerah lain yang masih dalam zonamerah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Beberapa catatan itu antara lain pada kelompok umur 0-18 tahun tidak diberikan vaksin, sehingga meski hal ini hanya salah satu factor, namun bila tidak diberikan, timbul kekahwatiran susah untuk mengontrol kenaikan kasus, sehingga alternative pembelajaran bagi kelompok dibawah usia 18 tahun maka tetap proses pembelajarannya jarak jauh,”jelasnya.

Sementara, kata Agung BM, untuk sekolah dengan usia 18 tahun, misalnya kelas XII yang akan mendekati ujian dapat diberlakukan pembelajaran tatap muka.

“Itupun dengan catatan daerahnya masuk zona kuning dan penerapannya dengan protokol kesehatan yang ketat serta jumlah siswa setiap kelasnya dibatasi,”tandasnya.

Praktisi Pendidikan Muhammad Waimin mengharapkan PTM bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena dirinya khawatir jika terlalu lama pembelajaran daring tidak bisa membentuk perilaku anak didik.

Ketua DPD PKS Kota Semarang Suharsono.

“Kami khawatirkan betul, daring dominan, khawatir jika daring terus menerus akan ada generasi yang kurang tahu adab, ini sangat membayakan betul,”katanya.

Dalam kesempatan itu, Plt Kadisdik Jateng Hari Wuljanto mengatakan PTM sendiri harus didasarkan data yang akurat terkait kondisi kesehatan di masyarakat.

“Ini bukan semata-mata suka atau tidak suka, jenuh atau tidak jenuh, itu karena di dalam pembukaanUUD, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa artinya factor protecting adalah lebih utama, setelah perlindungan ini dipastikan oleh negara,”ujarnya.

Hari mengatakan ada tiga arahan yang diberikan oleh Gubernur Ganjar Pranowo untuk persiapan PTM. DIantaranya adalah untuk menyiapkan ketentuan ujicoba pembelajaran tatap muka.

“Kedua siapkan satuan Pendidikan yang memiliki kesiapan pembelajaran tatap muka dan jenjang Dikdas dan Dikmen, ketiga siapkan pengaturan uji coba pembelajaran tatap muka, mulai dari kelas, jadwal, transportasi dan fasilitas prokes,”ujarnya.

Untuk tahapan PTM, kata Hari, dimulai pada tahapan persiapan pembelajaran tatap muka. Tahapan ini mulai 1 September -Oktober 2020 lalu, dimana Disdik Jateng melakukan simlasi PTM di 36 SMA/SMK.

“Hasilnya 97,23 persen sukses dan 2,77 persen tidak sukses,”tandasnya.

Tahapan kedua, kata Hari, pada 5-16 april 2021. Pada tahapan ini ada uji coba PTM tiap kabupaten/Kota 1 SMP, 1 SMA, 1 SMK dan 1 MA.

“Tahap ke-3 pada 26 April-7 Mei  2021 adalah perluasan uji coba tahap 1 dengan penamabahan jumlah sekolah dan siswa pelaksana PT, kemudian tahap ke-4 adalah pada 12 Juli-September dengan tahapan perluasan ujicoba tahap II, perluasan jumlah sekolah dan siswa mengikuti PTM dan standarisasi protokol kesehatan satuan Pendidikan,”pungkasnya.

Video Mimbar Demokrasi Chapter 2 : “Vaksinasi, Sekolah Tatap Muka dimulai ?”