SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Semarang. Namun demikian PKS juga menyampaikan sejumlah catatan, seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD Kota Semarang baru-baru ini.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang karena realisasi Pendapatan Asil Daerah (PAD) Kota Semarang meningkat dari Tahun 2021 Rp2,38 triliun menjadi Rp 2,5 triliun Tahun 2022,”kata Ketua Fraksi PKS Kota Semarang Suharsono, Kamis (13/7/2023) di Kota Semarang.
Namun demikian, Suharsono mengatakan PKS menilai masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target PAD, khususnya dari sektor retribusi pada tahun 2022.
“Yakni Dinas Tenaga Kerja yang realisasi PAD-nya Rp1,87 miliar dari target yang ditetapkan Rp2,2 miliar atau sebesar 85 persen, kemudian Dinas Perdagangan dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp17 miliar hanya tercapai Rp13,6 miliar atau 80,21 persen, kemudian, Dinas Perhubungan juga baru terealisasi Rp10 miliar dari target Rp13,9 miliar (72,46 persen),”jelasnya.
Atas kondisi itu, Suharsono mengatakan fraksi PKS DPRD Kota Semarang berharap OPD yang kontribusi PAD-nya masih kurang itu bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Catatan lain, kata Suharsono, Pemerintah Kota Semarang juga menganggarkan Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2022 sebesar Rp10,27 miliar dan terealisasi 90 persen atau Rp 9,3 miliar. Atas serapan itu, PKS menyebut seharusnya bisa terserap lebih optimal, mengingat masih banyak aduan masyarakat yang perlu ditangani, seperti tanah longsor, kebakaran, dan banjir.
Selain itu, Suharsono berharap belanja modal yang telah dianggarkan dari APBD harus berorientasi kepada azas efisiensi dan efektivitas pembangunan di Kota Semarang.
“Catatan lain, fraksi PKS DPRD Kota Semarang berharap Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha penghasil diharapkan dapat meningkatkan lagi pendapatan dan devidennya,”paparnya.
Untuk belanja hibah, Suharsono mengatakan realisasi belanja hibah tahun 2022 mencapai 87,85% atau sebesar Rp 159 miliar. Dengan demikian realisasi belanja hibah tidak terealisasi sepenuhnya.
“Mengapa belanja tidak bisa terealisasi sepenuhnya? juga mengapa silpa tahun 2022 sebesar 318,9 miliar meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 279,6 miliar ? apakah ini karena efisiensi atau adanya kegiatan yang tidak terlaksana,”pungkasnya.
