SEMARANG – Peralihan armada BRT Trans Semarang menuju bus berbasis listrik membawa konsekuensi peningkatan anggaran operasional yang cukup signifikan bagi kas daerah.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, membeberkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memang tidak mengeluarkan biaya dari APBD untuk pembelian fisik unit kendaraan.
Menurut Dini, pengadaan seluruh unit bus ramah lingkungan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak ketiga atau operator mitra layanan.
“Yang terkait dengan pembelian armada bus listrik itu tidak pakai APBD, Mas. Jadi itu yang membeli konsorsium BRT,” ujar Dini hari Rabu (11/11/2026).
Kendati bebas dari beban pembelian armada, pemerintah daerah tetap menanggung Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dihitung berdasarkan jarak tempuh atau ritase per kilometer perjalanan.
Dari skema pembayaran per kilometer tersebut, Dini mengungkapkan adanya lonjakan nilai keekonomian yang cukup besar jika dibandingkan dengan armada diesel konvensional.
“Kalau diesel itu kontrak kerjanya per kilometer sekitar Rp13.600 ya, Rp13.000 lebih sedikit. Nah, kalau bus listrik ini 1 kilometernya Rp25.000,” ungkap Dini.
Kenaikan tarif BOK hingga hampir dua kali lipat tersebut mencakup seluruh komponen pendukung, mulai dari pengisian daya listrik, honor sopir, hingga pemeliharaan rutin kendaraan.
Tingginya nilai investasi awal yang harus ditanggung konsorsium pengadaan juga berdampak langsung pada pembahasan durasi kerja sama dengan pemerintah.
Dini menyebut pihak operator meminta kepastian masa kerja sama yang lebih panjang agar tidak dibayangi ketidakpastian perpanjangan setiap tahun.
“Makanya kalau jangka waktu kontraknya hanya 1 tahun, mereka khawatir tidak diperpanjang. Jangka waktu kontraknya mereka minta menjadi 3 tahun,” beber Dini.
Sebelumnya, sebanyak 27 bus listrik rakitan Laksana-VKTR resmi meluncur pada 23 September 2026 untuk melayani rute Koridor 1 Mangkang–Penggaron.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa operasional bus bertenaga baterai ini menjadi ajang pembuktian keandalan teknologi transportasi hijau kepada masyarakat.
“Dulu orang berpikir isi ulangnya di mana, lalu ada kekhawatiran dayanya makin lama makin turun. Dengan menghadirkan bus listrik untuk Trans Semarang, masyarakat bisa melihat langsung keandalannya,” jelas Agustina.
Agustina menambahkan, proses transisi energi di sektor transportasi umum Semarang akan dilakukan secara bertahap demi menekan emisi gas buang secara berkelanjutan.
“Kalau menghilangkan sekaligus mungkin terlalu ekstrem. Tapi kita kurangi secara bertahap, satu per satu bus beremisi diganti baru, sampai nantinya seluruh armada bersih total,” tegasnya.
Di sisi lain, operasional 27 armada berkapasitas baterai hingga 300 kWh ini masih menyisakan sejumlah tantangan teknis di lapangan.
Selain kekhawatiran warga terkait keamanan baterai saat melintasi genangan banjir, keandalan listrik di depo menjadi faktor krusial karena fasilitas Ultra Fast Charging membutuhkan pasokan daya puncak hingga 2,5 megawatt (MW).
Ketergantungan penuh fasilitas pengisian daya pada jaringan utama tanpa Battery Energy Storage System (BESS) cadangan dinilai berisiko mengganggu waktu tunggu (headway) armada apabila terjadi gangguan listrik padam di kawasan pangkalan.
