Pojok Fraksi

Joko Widodo: Peningkatan PAD Harus Diikuti Penguatan Proses Pemungutan, Bukan Sekedar Optimalisasi Objek Pajak.

SEMARANG – Target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada 2027 dinilai perlu dibarengi dengan pembenahan sistem pemungutan.

Upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak cukup hanya dengan mengoptimalkan objek pajak dan retribusi, tetapi juga harus memastikan seluruh potensi yang ada dapat terealisasi menjadi penerimaan daerah.

Hal tersebut menjadi perhatian Joko Widodo dalam pembahasan strategi pencapaian PAD Kota Semarang.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat proses pemungutan agar target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp4,16 triliun.

Angka tersebut meningkat dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp3,75 triliun atau naik sekitar 10,86 persen.

Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp3,33 triliun, sementara retribusi daerah diproyeksikan mencapai Rp686,71 miliar.

Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah justru diperkirakan mengalami penurunan dari Rp1,94 triliun menjadi Rp1,39 triliun.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kota perlu memberikan perhatian lebih terhadap sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Joko Widodo menilai peningkatan PAD harus dimulai dari pembenahan proses pemungutan di lapangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan kepatuhan, pemanfaatan sistem pembayaran digital, hingga peningkatan kapasitas petugas pemungut.

“Jangan hanya berbicara bagaimana menambah objek pajak atau menaikkan target pendapatan, yang perlu diperkuat juga adalah proses pemungutannya. Potensi yang sudah ada harus benar-benar bisa masuk menjadi pendapatan daerah,” ungkapnya pada hari Kamis (19/11/2026)

Ia juga menyoroti sektor pasar modern serta pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya makanan dan minuman (Mamin).

Menurutnya, pengawasan terhadap kewajiban perpajakan pelaku usaha perlu dilakukan secara konsisten agar tidak ada potensi penerimaan yang terlewat.

Selain persoalan pajak, keberadaan pasar modern juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.

Kemitraan antara pasar modern dan UMKM dinilai dapat membuka kesempatan bagi produk lokal untuk masuk ke pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, pengembangan sektor usaha tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan daerah, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang.

Joko Widodo menegaskan bahwa pencapaian target PAD harus didukung langkah kerja yang jelas dan terukur.

Pemerintah kota perlu memastikan pendataan, pengawasan, serta mekanisme pemungutan berjalan dengan baik, sehingga peningkatan pendapatan daerah tidak hanya tercatat dalam target anggaran, tetapi juga terlihat dalam realisasi penerimaan.

Penguatan PAD tersebut diharapkan dapat menjaga kemampuan fiskal Kota Semarang di tengah penurunan pendapatan transfer, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.