SEMARANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menyoroti realisasi pajak daerah Kota Semarang hingga akhir Juni 2026 yang baru mencapai 45 persen dari target tahun ini.
Dari target sebesar Rp3,28 triliun, realisasi hingga semester pertama tercatat sekitar Rp1,47 triliun. Meski meningkat sekitar Rp141,79 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu, capaian tersebut dinilai masih perlu mendapat perhatian.
“Semester pertama sudah selesai, tetapi realisasi baru 45 persen. Artinya masih ada 55 persen yang harus dikejar dalam enam bulan ke depan. Pemerintah harus memastikan target yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” kata Joko Widodo.
Politisi PKS tersebut juga menyoroti sejumlah pos pajak yang capaiannya masih rendah, seperti PBJT jasa parkir yang baru mencapai 24 persen, jasa perhotelan 36 persen, serta BPHTB 38 persen.
Menurut Joko Widodo, rendahnya capaian pada sejumlah pos tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui faktor penyebabnya. Pemerintah Kota Semarang juga perlu memetakan potensi pajak yang masih bisa dioptimalkan pada semester kedua.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang menegaskan, upaya mengejar target pendapatan tidak harus dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Optimalisasi dapat dilakukan melalui perbaikan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.
“Masih ada waktu enam bulan untuk melakukan percepatan. Potensi yang sudah ada harus dimaksimalkan dan kebocoran harus dicegah, sehingga target pendapatan bisa tercapai tanpa membebani masyarakat,” pungkas Joko Widodo.
