SEMARANG – DPRD Kota Semarang mendukung Pemerintah Kota Semarang memperpanjang masa pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih massif.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif meminta tetap ada kelonggaran aktivitas ekonomi meski PKM diperpanjang.
Dia menyarankan kepada pemerintah terkait kelonggaran aktivitas ekonomi terutama pedagang kaki lima (PKL) dan para pemilik warung agar bisa diperpanjang.
“Masalah waktu kamarin pernah sampai jam 21.00, kemudian jam 22.00. Kami berharap sedikit memberikan kelonggaran dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat,” imbuhnya, Senin (6/7/2020).
Lebih lanjut, terkait perpanjangan masa PKM tanpa batas waktu, menurut Afif hal itu bisa memunculkan spekulasi ketidak pastian tentang target penanganan.
Dia berharap, pemkot tetap memberikan batasan waktu yang jelas seperti PKM sebelumnya. Jika dirasa sampai batas waktu yang ditentukan, perlu perpanjangan PKM pun tidak masalah.
Yang penting menurutnya tetap ada target waktu. Dikarenakan hal itu bisa jadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam upaya mengatasi masalah pandemi corona.
“Kami mengusulkan ada batasan waktu tentang PKM. Itu jauh lebih baik dari pada tanpa batas waktu yang ditentukan. Tujuannya agar tidak membuat kekhawatiran masyarakat,” ujar politikus dari fraksi PKS ini.
Dia juga mendorong pemkot membuat aturan lebih ketat terkait protokol kesehatan di perusahaan menyusul ditemukannya kasus di tiga perusahaan. Meski demikian, dia berharap pemkot tidak menutup perusahaan apabila ditemukan kasus Covid-19 agar aktivitas ekonomi tidak terputus.
“Ditutup untuk sterilisasi tidak masalah, tapi jangan ditutup dalam jangka waktu lama. Kasihan buruh dan pengusahanya. Karena ini berkaitan dengan ekonomi mereka,” sambungnya.
Dia menambahkan, Disnaker selaku kepanjangan tangan dari Wali Kota Semarang diharapkan dapat melakukan pengawasan secara intensif di perusahaan yang jadi klaster baru tersebut. Survei lapangan harus dilakukan secara berkala.
“Tanpa bosan komunikasi dengan perusahaan untuk mengingatkan protokol kesehatan. Survei lapangan harus dilakukan secara berkala,” sebutnya.
Senada Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim juga mendukung perpanjangan masa PKM. Namun, dia menekankan pemkot harus memberi kelonggaran terhadap aktivitas ekonomi termasuk di perusahaan.
Apabila ada karyawan di suatu perusahaan yang terindikasi positif, dia meminta perusahaan dan pemerintah segera melakukan kooridinasi untuk dilakukan penelusuran.
Selanjutnya, jika sudah dilakukan pengecekan dan tidak kembali ditemukan permasalahan, dia berharap, operasional perusahaan bisa langsung kembali normal. Dia juga meminta, pemerintah terus berkoordinasi dengan perusahaan dalam penerapan protokol kesehatan.
“Pemkot harus memberi kajian yang pas disesuaikan dengan sektor usahanya. Kalau bentuk pekerjaannya tidak berantai, ini tidak bisa. Jalan satu-satunya membatasi social distancing. Kami minta pemerintah berkoordiansi menerapkan protokol kesehatan melihat jenis usahanya,” katanya.
