SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suharsono, menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada triwulan I 2026. Ia menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena kebutuhan anggaran untuk menjalankan berbagai program pembangunan terus meningkat.
Menurutnya, periode awal tahun memang kerap menjadi fase yang cukup berat dalam mencapai target pendapatan daerah.
“Memang tantangan kita sekarang ini di awal tahun, biasanya medio Januari sampai April itu rata-rata pendapatannya belum bisa maksimal,” ujarnya, Kamis (23/04/2026).
Sebagai upaya mendorong percepatan pemasukan daerah, Suharsono mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 10 persen selama Maret hingga Mei 2026. Ia menilai langkah tersebut efektif untuk mendorong masyarakat segera memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kami mengapresiasi pemerintah kota adanya diskon pajak PBB sejak awal Maret sampai nanti Mei dengan diskon 10 persen. Saya kira itu salah satu upaya untuk mendorong percepatan pendapatan,” jelasnya.
Suharsono menegaskan bahwa peningkatan PAD sangat krusial dalam mendukung program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur jalan, penerangan, serta peningkatan layanan publik.
“Ketika nanti pendapatannya signifikan masuk di kas daerah, harapannya itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan langsung masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi kas daerah di awal tahun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan lelang proyek. Jika anggaran belum mencukupi, maka sejumlah program berpotensi tertunda.
“Kalau ketersediaan dana di kas daerah sudah mencukupi, itu lebih leluasa di awal untuk dilakukan lelang. Tetapi kalau belum memadai, mau tidak mau harus bergeser waktunya,” tambahnya.
Untuk itu, Suharsono mendorong adanya pengawasan ketat terhadap capaian pendapatan di setiap triwulan sepanjang tahun.
“Kita merekomendasikan supaya melakukan pengawasan secara intensif, pencapaian pendapatan triwulan pertama sampai keempat harus dipantau,” tegasnya.
Selain isu PAD, ia juga menyinggung program bantuan operasional sebesar 25 juta rupiah yang saat ini dinantikan masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut memang ditujukan untuk kebutuhan warga, meski pelaksanaan teknisnya berada di dinas terkait.
Dengan pengawasan yang konsisten dan strategi percepatan pendapatan, Suharsono berharap PAD Kota Semarang dapat meningkat pada triwulan berikutnya sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa segera terealisasi.
