SEMARANG – Bidang hukum dan kebijakan publik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang bekerja sama dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menggelar focus group discussion(FGD) bertajuk Mimbar Demokrasi pada Jumat (26/2/2021) di ruang serbaguna 2 DPRD Kota Semarang.
Agenda yang mengusung tema “Mewujudkan RPJMD yang Semakin Pro Rakyat” menghadirkan narasumber guru besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Widodo, Kabid penyusun pengendalian dan evaluasi BAPPEDA Kota Semarang Novianti Wahyuni dan Direktur PATTIRO Semarang tahun 2011-2017 Dini Inayati.
Ketua Fraksi PKS Suharsono berharap dengan kegiatan ini menghasilkan masukan dan gagasan untuk pembangunan Kota Semarang yang lebih baik.
Sementara, Ketua DPD PKS Kota Semarang Suharsono mengatakan diskusi RPJMD ini bagian dari komitmen PKS turut berkontribusi membangun semarang lebih hebat.
“Kita menjadi bagian yang bertanggungjawab arah pembangunan kota Semarang ini kita teropong seperti apa. Sehingga, para kader struktur semuanya untuki kut berkontribusi dalam pembangunan, selama 5 tahun itu seperti apa,”kata pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang ini.
Kabid penyusun pengendalian dan evaluasi BAPPEDA Kota Semarang Novianti Wahyuni menyampaikan dalam paparannya, dimana RPJMD Kota Semarang ada tiga bagian, yaitu evaluasi RPJMD 2016-2021, permasalahan dan juga isu strategis.
”Acara hari ini pada saat ini tepat, karena BAPPEDA masih menyusun rancangan awal RPJMD Kota Semarang, sehingga ada usulan kami sangat terbuka periode 2021-2026,”ujarnya.
Sementara, pemantik diskusi kedua yakni Prof Widodo dalam paparannya mengatakan sebenarnya tidak ada daerah yang miskin atau sulit berkembang.
“Hanya saja banyak daerah yang salah urus karena tidak membangun human capital, selain itu kualitas Strategi pengelolaan RPJMD sangat ditentukan oleh perencanaan, implementasi dan evaluasi yang baik,”kata Prof Widodo.
Dalam kesempatan itu, direktur PATTIRO Semarang 2011-2017 Dini Inayati menyebut salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah persoalan mendasar, misalnya banjir.
“Banjir kota semarang disebabkan oleh tata ruang yang belum baik dan ini masih menjadi PR besar pemerintah. Saya juga melihat RPJMD belum singkron Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,”jelasnya.
FGD Mimbar Demokrasi ini sendiri diikuti puluhan peserta, baik yang ikut secara luring maupun daring melalui layanan aplikasi zoom meeting dan Youtube Livestreaming.
Mimbar Demokrasi “Mewujudkan RPJMD Semarang yang Semakin Pro Rakyat”
