SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Semarang menggelar audiensi bersama tenaga pendidik dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah di Ruang Serbaguna II, Jumat (13/6).
Pertemuan ini membahas berbagai persoalan pasca program 100 hari Wali Kota Semarang, terutama terkait pembebasan ijazah dan keberlangsungan sekolah swasta. Pertemuan ini menjadi wadah aspirasi bagi Muhammadiyah sebagai penyelenggara pendidikan swasta yang menghadapi tantangan operasional.
Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menerima berbagai keluhan dari pihak Muhammadiyah, mulai dari keterbatasan dana operasional sekolah, piutang pendidikan yang belum tertagih hingga mencapai Rp7,6 miliar, hingga kehilangan guru akibat penerimaan ASN (P3K).
Kebijakan pembebasan ijazah tanpa kejelasan mekanisme juga menjadi sorotan utama, karena memicu tekanan sosial terhadap sekolah, terutama dari LSM dan wali murid
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk memperjuangkan kepentingan sekolah swasta.
“Kami akan komunikasikan kepada Wali Kota agar ada solusi konkret, baik dalam bentuk angsuran atau kompensasi. Modal dari sekolah swasta jangan sampai hilang begitu saja,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika, menyoroti bahwa sejauh ini baru 37 sekolah swasta yang menyatakan komitmen membebaskan ijazah, dan itu pun dengan kompensasi angsuran dari Pemkot yang belum memiliki anggaran penuh. Ia menegaskan pentingnya komunikasi aktif dengan Dinas Pendidikan.
“Sekolah yang sudah menyerahkan ijazah akan diangsur pembayarannya oleh Pemkot, namun sampai hari ini anggarannya masih sangat terbatas. Kami siap mengawal proses ini agar ke depan lebih jelas dan adil,” ujar Siti Roika.
Ia juga mendorong agar guru-guru Muhammadiyah yang lolos P3K bisa kembali ke sekolah asal. “Syaratnya harus ada permohonan resmi ke Dinas Pendidikan. Kami di Komisi D siap mengawal agar guru terbaik tidak hilang begitu saja,” tambahnya.
Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan solusi antara sekolah swasta dan pemerintah, serta memastikan kontribusi pendidikan non-negeri tetap diakui dan diperkuat.
