SEMARANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Joko Widodo, menjadi pembicara dalam diskusi warga bertema ketahanan pangan yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Gisikdrono, Selasa (21/04/2026).
Dalam forum yang dihadiri warga setempat tersebut, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan pentingnya strategi pengelolaan hasil panen untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
Ia mencontohkan pengolahan cabai saat musim panen sebagai bentuk “tabungan” dalam aset produktif, dibandingkan hanya menyimpan uang di bank yang berpotensi tergerus biaya administrasi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi kunci utama kesejahteraan masyarakat.
“Ketika harga pangan naik, masyarakat cenderung menurunkan kualitas bahan makanan. Hal ini berdampak pada pemenuhan gizi keluarga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, legislator yang akrab disapa Jokowi ini juga memaparkan sejumlah program Pemerintah Kota Semarang seperti Semar Merantasi, Detektif Pangan, dan Gerbawan yang bertujuan memperkuat kemandirian pangan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan warga.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga aspek kesejahteraan jiwa. Upaya peningkatan gizi.
“Pemenuhan kebutuhan perlu didukung melalui penanganan stunting, penguatan peran Posyandu, serta akses air bersih dan sanitasi yang layak,” jelasnya.
Terkait distribusi pangan, ia mengakui masih adanya keterbatasan anggaran, termasuk subsidi transportasi beras. Oleh karena itu, ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.
Selain itu, ia menyoroti persoalan sampah makanan di Semarang yang dinilai cukup tinggi. Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat memanfaatkan limbah makanan menjadi pakan ternak melalui program seperti pemeliharaan ayam atau budidaya maggot.
“Harapannya, sampah makanan tidak langsung dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan sehingga mengurangi pemborosan sekaligus memberi nilai ekonomi,” katanya.
Akhir diskusi, Jokowi mengharapkan kesempatan kali ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal.
