SEMARANG – Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, mengadakan sosialisasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Kelurahan Bendan Ngisor, Kota Semarang pada hari Jumat (29/11). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar PBB serta untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi pajak tersebut di Kota Semarang.
Dalam sambutannya, Agus Riyanto Slamet menyoroti beberapa isu penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.
“Masih banyak masyarakat yang kurang peduli dalam membayar PBB. Padahal, ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pemilik tanah dan bangunan. Kami berharap kesadaran masyarakat dapat meningkat, sehingga kontribusi pajak ini dapat digunakan untuk pembangunan kota yang lebih baik,” ujar Agus.
Selain itu, Agus juga menekankan masalah terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Kami menemukan bahwa beberapa NJOP yang tercatat dalam sistem perpajakan masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Ini tentunya menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan penyesuaian agar nilai pajak lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini,” tambahnya.
Agus Riyanto Slamet juga menyampaikan perlunya pemerintah Kota Semarang untuk lebih intensif mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur mengenai PBB.
“Pemerintah Kota Semarang harus lebih aktif mensosialisasikan perda dan perwal yang mengatur tentang PBB. Masyarakat perlu memahami lebih dalam mengenai hak dan kewajiban mereka terkait pajak ini, agar tidak ada kesalahpahaman yang dapat menghambat kepatuhan masyarakat,” ujarnya.
Sosialisasi ini juga menjadi ajang diskusi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi bersama terkait tantangan dalam pengelolaan PBB. Agus Riyanto Slamet berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
“Penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai pajak dan harga pasar. Kami berharap sosialisasi ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendukung keberhasilan sistem perpajakan daerah,” tutupnya. (pr)
