SEMARANG – Fraksi PKS DPRD Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas demokrasi di tingkat akar rumput. Salah satu upaya nyata dilakukan melalui edukasi politik berkelanjutan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Politik yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang di Aula Kelurahan Srondol Wetan, Kamis (11/6/26). Diskusi ini mengusung tema “Membangun Kesadaran Politik Masyarakat untuk Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Kota Semarang”.
Dalam pemaparannya, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet menyatakan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan politik selama pemilu adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi. Namun, ketika kontestasi telah usai, seluruh elemen warga harus melebur dan kembali bersatu.
“Mungkin ketika pemilu berlangsung kita saling bersaing memperjuangkan partai masing-masing dan kurang akur. Namun ketika pemilu sudah selesai, kita harus rukun kembali untuk bersama-sama membangun Kota Semarang,” kata Agus.
Ia menambahkan, politik jangan hanya dipandang sempit sebagai urusan sirkulasi kekuasaan atau momentum pemilu lima tahunan. Lebih dari itu, politik merupakan instrumen strategis untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami selaku wakil panjenengan berusaha mengawal aspirasi warga agar masyarakat yang sebelumnya belum melek politik dapat merasakan manfaat dan dampak nyata dari proses politik,” urainya.
Oleh karena itu, ia mengajak tokoh masyarakat yang hadir untuk ikut mengambil peran. “Tentu hal ini membutuhkan dukungan panjenengan semua untuk turut memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum melek politik,” imbuhnya.
Berdasarkan capaian tahun 2025, Indeks Demokrasi Kota Semarang telah menyentuh angka 91,14 dan masuk dalam kategori sangat baik. Kendati demikian, Agus mengingatkan agar torehan tersebut tidak membuat seluruh pihak berpuas diri.
“Indeks demokrasi Kota Semarang sudah berada pada angka yang sangat baik. Namun, tugas kita belum selesai. Pendidikan politik kepada masyarakat harus terus dilakukan agar kualitas demokrasi semakin meningkat dan partisipasi masyarakat semakin kuat,” tegasnya.
Melalui agenda FGD ini, Fraksi PKS berharap masyarakat tidak sekadar menempati posisi sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, warga harus mampu menempatkan diri sebagai subjek yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam mengawal setiap kebijakan publik di Kota Semarang.
