SEMARANG — Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menghadiri kegiatan Rembug Warga yang diselenggarakan Pattiros Semarang di Mushola Al Ikhlas, Kelurahan Tembalang, Minggu (12/7/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk membahas Rencana Penggunaan (RAP) Bantuan Operasional (Banops) RT sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan anggaran di tingkat lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Dini menegaskan bahwa Banops RT harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan dikelola secara terbuka agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh warga.
“Dana Banops RT harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan. Dengan begitu, manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh warga dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Dini.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Menurutnya, keterbukaan informasi dan partisipasi warga menjadi kunci agar dana yang dialokasikan pemerintah digunakan secara tepat sasaran.
“Masyarakat perlu memahami alokasi penggunaan dana RT sebagaimana mestinya dan tidak memanipulasi penggunaan anggaran tersebut. Pengawasan bersama akan mendorong pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pattiros Semarang, Mukhlis Raya, menjelaskan bahwa Rembug Warga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan Banops RT sebesar Rp25 juta per RT. Menurutnya, forum tersebut penting mengingat APBD Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6,49 Triliun, sehingga masyarakat perlu ikut memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Rembug Warga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami, mengawal, dan memastikan penggunaan Banops RT benar-benar sesuai kebutuhan warga. Partisipasi publik adalah kunci terciptanya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel,” kata Mukhlis.
Dini berharap kegiatan seperti Rembug Warga dapat terus dilaksanakan di berbagai wilayah Kota Semarang sebagai sarana memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
