SEMARANG – Fraksi PKS DPRD Kota Semarang memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang disusun oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Dalam kesempatan tersebut, dua isu utama menjadi sorotan Fraksi PKS, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan.
Ali Umar Dhani, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Semarang, mengapresiasi upaya pemerintah yang terus menunjukkan tren positif dalam peningkatan PAD setiap tahunnya. Namun, ia juga menekankan perlunya peninjauan lebih mendalam mengenai sumber-sumber PAD yang dihasilkan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD. Namun, kami ingin mengetahui lebih detail berapa persen PAD yang berasal dari sumber-sumber yang produktif dan tidak membebani masyarakat. Ini penting agar pertumbuhan ekonomi kota tetap berkelanjutan dan tidak merugikan warga,” ujar Ali Umar Dhani.
Di sisi lain, Agus Riyanto Slamet, anggota Fraksi PKS, menyoroti dua isu penting dalam RAPBD 2025. Pertama, terkait kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Agus meminta agar Pemerintah Kota Semarang melakukan koreksi terhadap penilaian NJOP yang dirasa memberatkan masyarakat.
“Kami menerima banyak keluhan dari warga tentang kenaikan NJOP yang berpengaruh langsung pada beban PBB. Kami berharap ada peninjauan ulang agar beban pajak dapat lebih terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Agus.
Selain itu, Agus juga menyoroti potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan PAD Kota Semarang. Ia mendorong agar manajemen BUMD lebih profesional dan transparan.
“BUMD memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kami mendesak agar pengelolaannya lebih efisien dan fokus pada peningkatan kinerja serta profitabilitas,” tambahnya. (pr)
