SEMARANG— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Semarang mengadakan kegiatan Reses yang dilaksanakan serentak di enam daerah pemilihan (Dapil) di Kota Semarang pada tanggal 7-9 Desember 2024. Reses kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program pembangunan yang ada sesuai dengan kebutuhan warga setempat.
Selama kegiatan reses, setiap anggota DPRD PKS berusaha untuk mendengar secara langsung keluhan, saran, dan harapan dari masyarakat terkait kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Reses ini juga menjadi ajang untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.
Adapun anggota DPRD PKS yang turut melaksanakan reses di masing-masing Dapil antara lain:
- Siti Roika (Dapil 1, meliputi Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara)
- Ali Umar Dhani (Dapil 2, meliputi Gayamsari, Pedurungan, dan Genuk)
- Dini Inayati (Dapil 3, meliputi Tembalang dan Candisari)
- Agus Riyanto Slamet (Dapil 4, meliputi Banyumanik, Gajahmungkur, dan Gunung Pati)
- Suharsono (Dapil 5, meliputi Tugu, Ngaliyan, dan Mijen)
- Joko Widodo (Dapil 6, meliputi Semarang Barat dan Semarang Selatan)
Selama reses, berbagai usulan disampaikan oleh masyarakat, antara lain perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal. Semua aspirasi yang terkumpul akan dibawa dalam rapat fraksi untuk dibahas lebih lanjut dan diusulkan dalam program DPRD.
Agus Riyanto Slamet, sebagai Ketua Fraksi PKS menyatakan,
“Kami menjadikan PKS sebagai etalase aspirasi masyarakat, untuk membangun Kota Semarang bersama-sama. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi warga dapat terwujud dalam kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.”
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, bisa langsung datang ke Kantor Fraksi PKS Kota Semarang pada setiap hari Senin, yang merupakan hari kegiatan Fraksi PKS.
Reses ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara PKS dan masyarakat Kota Semarang serta menghasilkan solusi konkret untuk permasalahan yang dihadapi oleh warga, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. (pr)
