SEMARANG – Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi perbincangan hangat di berbagai daerah, termasuk Kota Semarang.
Pemangkasan belanja daerah yang dilakukan sebagai dampak dari kebijakan tersebut mendapat perhatian serius dari anggota DPRD, terutama terkait alokasi anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, menegaskan bahwa anggaran yang menyangkut kepentingan publik seharusnya tidak dipangkas, terutama program-program yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia berharap Pemkot Semarang dapat segera melakukan konsolidasi anggaran agar kebijakan efisiensi tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Pemkot segera mengkonsolidasikan semuanya sesuai aturan. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa ada anggaran yang tidak bisa diubah, terutama untuk program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Misalnya, program penanganan banjir yang selama ini menjadi prioritas utama,” ujar Suharsono pada Kamis (6/2/2025).
Selain penanganan banjir, ia juga menyoroti pentingnya program perbaikan jalan yang terdampak akibat hujan.
Menurutnya, program ini tidak boleh terkena pemangkasan karena kondisi jalan yang rusak saat ini saja masih belum sepenuhnya tertangani. Jika anggaran perbaikannya dikurangi, ia khawatir masalah infrastruktur akan semakin parah.
“Perbaikan jalan akibat hujan ini juga sangat penting. Sekarang saja masih banyak yang belum tertangani, apalagi kalau nanti anggarannya dikurangi karena efisiensi,” tambahnya.
Suharsono menyatakan bahwa pihaknya memahami perlunya efisiensi anggaran, tetapi ia menekankan agar pemangkasan hanya dilakukan pada pos-pos yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Ia memberikan contoh anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat sebagai area yang masih bisa diefisienkan tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Kalau anggaran yang tidak berpengaruh langsung ke masyarakat, seperti perjalanan dinas atau rapat-rapat, silahkan dikonsolidasikan dan diefisienkan. Tapi jangan sampai program-program yang benar benar dibutuhkan justru terkena pemangkasan,” tegasnya.
DPRD Kota Semarang berharap agar dalam penerapan kebijakan efisiensi ini, Pemkot tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa program-program krusial tetap berjalan sesuai rencana. (ZM)
