SEMARANG – Kecelakaan yang kerap terjadi di kawasan Silayur, Jalan Prof. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, menjadi perhatian serius DPRD Kota Semarang.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, menyoroti perlunya langkah konkret untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalur tersebut.
Menurut Suharsono, kejadian di Silayur bukan hal baru, melainkan telah berulang kali terjadi. Ia menilai bahwa kebijakan pembatasan jam operasional bagi kendaraan berat di atas delapan ton yang telah diterapkan Pemkot Semarang bisa menjadi solusi jika diawasi dan diterapkan secara ketat.
“Kami kira kalau dilakukan secara konsisten, diawasi sungguh-sungguh, serius, maka kecelakaan bisa diminimalisir,” ujar Suharsono, Kamis (27/2/2025).
Lebih lanjut, Suharsomo mengusulkan pembangunan jalur penyelamat di sisi utara dan selatan jalan sebagai langkah preventif mengatasi kecelakaan akibat rem blong, yang sering dialami kendaraan berat.
Namun, rencana ini masih perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan pembebasan lahan.
“Selatan jalan, pas tanjakan juga harus disiapkan. Dua-duanya harus ada jalur penyelamat,” jelasnya.
Terkait opsi pelandaian jalan, Suharsono menjelaskan bahwa kondisi geografis Silayur berbeda dengan daerah lain karena memiliki tanjakan panjang hingga kawasan BSB City.
Jika pelandaian dilakukan, prosesnya membutuhkan jarak yang sangat panjang serta biaya besar.
“Kalau dilandaikan mungkin bisa, tapi dalam jarak yang sangat panjang, mungkin sampai BSB. Itu pun tidak datar, hanya tidak terlalu tinggi. Itu butuh waktu dan biaya yang besar,” terangnya.
Untuk jangka panjang, DPRD Kota Semarang mendorong percepatan pembangunan outer ring road selatan guna mengalihkan kendaraan berat dari jalur utama. Jalan lingkar ini dinilai mampu menghubungkan jalur utama Pantura langsung ke kawasan industri, seperti Candi dan BSB.
“Pemkot Semarang harus segera memfungsikan outer ring road selatan. Selain memberikan akses bagi kendaraan berat, juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Namun, Suharsono mengakui bahwa proyek ini memerlukan anggaran besar dan waktu yang tidak sebentar.
Oleh karena itu, pihaknya menilai perlu ada kebijakan paralel, di mana solusi jangka pendek seperti jalur penyelamat dan pelandaian jalan dapat segera diputuskan demi keselamatan pengguna jalan. (zm)
