SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Suharsono, menekankan pentingnya kolaborasi efektif antara Pemerintah Kota dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Suharsono saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait sinergi ketahanan pangan di Kecamatan Gunungpati, Selasa (12/1/2026).
Dalam diskusi tersebut, terungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren positif produksi beras di Jawa Tengah. Tercatat produksi mencapai 34,71 juta ton pada tahun 2025, dengan target peningkatan menjadi 12 juta ton (surplus) atau naik sekitar 5,5% pada tahun 2026. Kontribusi Jawa Tengah terhadap kebutuhan pangan nasional pun tercatat signifikan di angka 15% hingga 16%.
Suharsono menilai capaian produksi beras di tingkat provinsi ini memberikan dampak positif bagi stabilitas pangan di Kota Semarang.
“Kami mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mencapai target Swasembada Beras Nasional di tahun 2025, sehingga kita bisa mandiri dalam pangan dan tidak bergantung kepada impor,” ujar Suharsono.
Meski demikian, Suharsono mengingatkan bahwa ketersediaan stok harus dibarengi dengan manajemen distribusi yang baik, terutama menghadapi momentum hari besar keagamaan.
“DPRD Kota Semarang akan terus mendorong agar pendistribusian beras dan bahan pokok tersebar merata hingga ke masyarakat. Harga-harga harus dapat terkendali, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suharsono juga menyoroti indikator ketahanan pangan daerah yang meliputi stabilitas harga, program aktif pemerintah, dan ketergantungan regional. Salah satu inovasi yang mendapat sorotan positif adalah program Kempling Semar (Ketahanan Pangan Keliling Semarang).
Program unggulan Pemkot Semarang ini menggunakan armada mobil untuk mendistribusikan bahan pokok murah langsung ke pemukiman warga. Suharsono menilai Kempling Semar berfungsi strategis sebagai operasi pasar harian yang efektif.
“Program ini tidak hanya berguna untuk mengendalikan inflasi pangan, tetapi juga menjamin akses pangan warga terjangkau hingga tingkat RT/RW. Ini dampak nyata, harga tetap bersahabat dan keamanan pangan terjaga,” jelas Suharsono.
Menutup keterangannya, Suharsono menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara intervensi pemerintah melalui program seperti Kempling Semar dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama terwujudnya kedaulatan pangan di Ibu Kota Jawa Tengah ini.
