Komisi D DPRD Kota Semarang Minta Penyedia Layanan Rapid Test Segera Sesuaikan Tarif

Sifin saat mengunjungi rumdin Wali Kota Semarang untuk ruangan isolasi.

SEMARANG – Anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang M Sifin Almufti meminta penyedia layanan rapid test untuk segera menyesuaikan tarif pemeriksaan rapid test sebesar Rp150 ribu.

“Ditengah adanya suara mempertanyakan kelayakan rapid test karena ketidak akuratan hasilnya, yang justru dianggap menjadi sarana komersialisasi, salah satunya ketika rapid test menjadi syarat seseorang sebelum boleh menggunakan transportasi pesawat ataupun kereta api, juga kebutuhan lain, misal masuk pondok atau kembali bekerja, terbit aturan tersebut, lalu, sudahkah standar biaya rapid test terbaru ini diterapkan di Rumah Sakit, klinik dan penyedia layanan rapid test,”kata Sifin, Kamis (9/7/2020) di Kota Semarang.

Penetapan tersebut, kata Sifin, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang mulai berlaku per Senin (6/7/2020) lalu seperti tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/I/2875/2020.

“Penyedia layanan rapid test harus segera menyesuaikan biaya rapid test sesuai dengan SE Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes,”kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tak hanya itu, Sifin juga meminta agar Pemerintah secara tegas mengatakan jika rapid test benar-benar bisa dipakai menjadi rujukan indikator bebas _coronavirus disease 2019 (COVID-19)._

“Jika tidak, kata dia, seharusnya tidak perlu dipakai,”ujarnya lagi.

Disisi lain, Sifin juga mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan pemerintah pusat untuk membuka transparansi dana penanganan COVID-19.

“Pemerintah juga harus transparan terkait pemanfaatan dana COVID-19 yang tidak sedikit. Bila tidak, masyarakat bisa jadi akan terus apatis, mempertanyakan alokasi dana itu, sementara masyarakat harus membayar lagi ketika rapid test atau uji swab,”pungkasnya.

Diketahui, penetapan tarif atas rapid test tersebut untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan. Adapun, besaran tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test atas permintaan sendiri. Selain itu, pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Rapid test menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi terinfeksi COVID-19 dalam tubuh manusia. Namun, pemeriksaan rapid test hanya merupakan penapisan awal. Selanjutnya, Hasil pemeriksaannya harus tetap dikonfirmasi melalui pemeriksaan PCR.

Tag:
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Komisi D DPRD Kota Semarang Minta Penyedia Layanan Rapid Test Segera Sesuaikan Tarif"