SEMARANG – Hingga pertengahan Desember 2021, realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang secara keseluruhan baru mencapai sekira Rp 4,2 triliun, dari target Rp 5,1 triliun atau tercapai 82,68 persen.
Hal ini pun mendapat tanggapan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengatakan, Bapenda masih punya kesempatan waktu sekira dua pekan lagi, untuk mengoptimalkan upaya menggali sumber pendapatan daerah antara lain seperti dari pajak.
Dewan mendorong Bapenda bisa mengoptimalkan sisi penerimaan pajak, agar bisa membiayai seluruh kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
‘’Semoga Bapenda bisa mengoptimalkan dan menggali sektor pajak secara keras. Agar target penerimaan pajak bisa terealisasi seratus persen,’’ terangnya, Senin (20/12/2021) dikutip dari laman Halo Semarang.
Menurut Afif, dalam hal pembangunan, otomatis akan terhambat atau mengalami keterlambatan jika tidak ada ketersediaan anggaran yang cukup, karena faktor pendapatan daerah yang tidak dapat tercapai secara maksimal.
‘’Kami berharap semua program di tahun 2021 ini bisa terlaksana semuanya. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,’’ katanya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto mengatakan, secara rinci Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang baru mencapai Rp 1,9 triliun dari target Rp 2,6 triliun. Pajak daerah baru terealisasi Rp 1,3 triliun dari target Rp 2 triliun. Sedangkan persentase pendapatan secara keseluruhan tercapai pada angka 82,68 persen.
Menurutnya, Kota Semarang masih dalam koridor aman, namun diakui realisasi pendapatan harus terus dipacu hingga akhir bulan Desember 2021.
“Intinya pendapatan secara keseluruhan sudah 82,68 persen. Nanti akan disinkronkan dengan belanja daerah yang ada di OPD (Organisasi Perangkart Daerah). Di OPD kan (anggaran mungkin) tidak terserap semua, ini masih dalam perhitungan. Kami sedang rapatkan dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah),” terangnya.
Jika realisasi pendapatan tidak bisa mencapai seratus persen, Bapenda akan melihat serapan masing-masing OPD. Menurutnya jika serapan anggaran mereka ternyata juga sedikit, maka pendapatan bisa menutup seluruh belanja.
Sebaliknya, jika serapan OPD mencapai 95 persen, maka jika nantinya ada biaya program yang belum terbayarkan akan ditutup pada tahun 2022 mendatang.‘’Ini kan (masih ada waktu) sekira dua pekan, kami belum tahu. Kami masih siaga sampai malam 31 Desember’’ katanya.
Ditambahkan, pihaknya tentu mengutamakan belanja wajib OPD untuk bisa terbayarkan, antara lain gaji aparatur sipil negara (ASN), non ASN, langganan listrik, internet, air, dan belanja wajib lainnya.
Menurut hitungannya, belanja wajib tersebut bisa terbayarkan. Namun biaya yang cukup berat, yaitu pengerjaan infrastruktur, jika tidak dapat terbayarkan tahun ini maka akan dibayarkan pada 2022 mendatang. (HS-06)
