SEMARANG — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang masih melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Diharapkan, Raperda tersebut sudah rampung disusun dan disahkan dewan menjadi Perda sebelum habis masa jabatan periode ini.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono yang juga Ketua Pansus Raperda mengatakan, bahwa pembahasan Raperda Perhubungan hingga saat ini masih berlangsung.
Diharapkan, pembahasan akan segera selesai dibahas dan pada Juli 2024 nanti sudah bisa disahkan menjadi Perda sebagai dasar penyelenggaraan termasuk pengaturan lalu lintas, angkutan jalan, dan lainnya.
“Raperda yang berisi ada 239 pasal, saat ini tengah kami bahas, semoga pada bulan Juli bisa disahkan, atau sebelum masa jabatan periode ini habis,” ujarnya, Rabu (5/6/2024).
Menurut Suharsono, Raperda penyelenggaran Perhubungan disusun berdasarkan peraturan yang sudah ada di atasnya, yakni Undang-Undang tahun 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah (PP) yang masih berkaitan dengan lalu lintas, dan banyak PP lainnya, serta menyesuaikan dengan dinamika aturan lalu lintas dan perhubungan yang perubahannya cepat.
“Misalnya periode lalu di mana dinamikanya baik PP dan aturan lainnya cepat sekali berubah, misalnya terkait kewenangan terminal kota adalah tipe C, pemerintah pusat tipe A, dan provinsi tipe B, lalu untuk kelas jalan juga. Dan tahun ini kita mulai membahas dari awal lagi mengenai lalu lintas, terminal, perparkiran, angkutan jalan dan semuanya diatur di dalam Raperda yang berisikan 239 pasal,” katanya.
Nantinya, kata dia, di Raperda yang disusun ini, bisa lebih efektif dan menjadi payung hukum dalam pengelolaan titik parkir, lalu lintas, dan terminal, maupun trayek angkutan umum karena diatur di dalamnya meliputi seluruh penyelanggaraan perhubungan. “Memang sebelum ada Raperda ini, hanya sebatas dengan Perwal dan ini sudah lama sekali juga,” imbuhnya.
Selanjutnya, Raperda juga akan mengatur batas kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Seperti pengelolaan terminal, yang kewenangan kota adalah terminal tipe C, sedangkan pemerintah pusat tipe A, dan provinsi tipe B. “Biar tidak terjadi tumpang tindih dan melampaui kewenangan yang ada sesuai peraturan tersebut. Termasuk, menyangkut bandar udara seperti sarana pendukung bandar udara tidak mengganggu aktivitas penerbangan, kemudian jalur KA melalui jalan daerah dalam kota, angkutan jalan yang tidak melebihi dimandatkan undang-undang. Kalau sudah menjadi kewenangan kota, tentunya, keberadaan terminal-terminal maupun fasilitasnya nantinya diharapkan bisa memenuhi standar yang baik guna mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang memakai moda transportasi,” pungkasnya.(HS)
Sumber: Halo Semarang
