SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menitikberatkan pembangunan di Kota Semarang pada penguatan struktur ekonomi.
“Tahun 2019 merupakan tahun ke-3 pencapaian target RPJMD 2016-2021, dimana arah kebijakan yang telah disusun, menitikberatkan pada penguatan struktur ekonomi yang didukung oleh peningkatan sektor perdagangan dan jasa, sehingga seyogyanya Prioritas Anggaran Tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target tersebut,”kata Sekretaris F-PKS DPRD Kota Semarang Johan RIfai dalam keterangannya Jumat (2/8/2019) di Kota Semarang.
Lebih lanjut, Johan mengungkapkan Pemkot Semarang perlu melakukan prioritas program yang disusun dalam rancangan APBD perubahan tahun 2019.
“Apa prioritas program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran yang defisit? Terutama dikaitkan dengan sisa waktu yang ada, dan mengingat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi kota Semarang cenderung menurun dari 5,8 persen pada tahun 2015, menurun menjadi 5,64 pada tahun 2017, sementara Inflasi juga tercatat fluktuatif direntang 2-3 %,”jelas dia.
Selain itu, F-PKS Kota Semarang, kata Johan juga menyoroti beberapa hal, khusus pada rencana Pendapatan Daerah yang menjadi prioritas, antara lain Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp4,724 triliun, menurun dari APBD Tahun 2019 sebesar Rp4,749 triliun.
“Meskipun menurun, namun angka penurunannya hanya 0,53 % dari target, sebesar Rp25 miliar, sehingga mohon bisa diperjelas kegiatan apa yang akan dikurangi,”tandasnya.
Secara khusus, dia mengatakan F-PKS mengapresiasi terkait peningkatan target Pendapatan Daerah di APBD Perubahan Tahun 2019 dari sektor Pajak Daerah yang naik dibanding APBD Murni Tahun 2019, dari Rp1,438 triliun menjadi Rp1,465 triliun.
“Namun terjadi defisit pendapatan disektor lain. Lalu, apa strategi untuk meningkatkan pendapatan diluar Pajak Daerah selama sisa waktu tahun 2019? bagaimana prospek setelah disahkannya Revisi Perda Reklame untuk mendongkrak pendapatan daerah? bagaiaman pula dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan dari sektor Parkir?,”ungkap Johan.
Selain itu, Johan mengatakan dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2019, Fraksi PKS Kota Semarang juga menyoroti beberapa hal, seperti pada APBD Perubahan Tahun 2019, belanja yang akan dilaksanakan sebesar Rp4,873 triliun.
PKS, kata dia, menyoroti khusus terkait penurunan belanja pada bidang infrastruktur, dimana dibanding dengan APBD tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp448,4 miliar namun pada APBD Perubahan tahun 2019 hanya dianggarkan sebesar Rp367,1 miliar. Padahal, kata dia, target capaian sesuai dengan RPJMD pada tahun ke-3 adalah untuk penguatan struktur ekonomi, dimana peran infrastrutur sangat penting untuk mendukung terwujudnya capaian target tersebut.
“Dengan keterbatasan tersebut, belanja infrastruktur apa yang menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2019? Tentu ini harus dipikirkan oleh Pemkot,”pungkasnya.