Semarang, 7 Juli 2025 — Komisi B DPRD Kota Semarang menerima audiensi dari Forum Komunikasi Kawasan Industri Candi (FK-KIC), yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Joko Widodo. Pertemuan yang berlangsung di Aula Balai Kota Semarang pada Senin (7/7) tersebut juga dihadiri oleh perwakilan manajemen pengelola Kawasan Industri Candi.
Dalam audiensi itu, para tenant menyampaikan keberatan terhadap kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dinilai cukup membebani. Kenaikan tersebut dianggap belum diiringi dengan peningkatan kualitas fasilitas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, sistem penerangan, dan pengelolaan limbah di kawasan industri.
Dalam pernyataannya, Joko Widodo menegaskan bahwa Komisi B bersikap netral dan berkomitmen menjadi mediator yang adil bagi kedua belah pihak. “Kami memahami kegelisahan para tenant yang merasa bahwa kenaikan IPL cukup signifikan, sementara fasilitas dasar seperti perbaikan jalan, pencahayaan, serta sistem pengelolaan limbah belum menunjukkan perbaikan nyata,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi B juga mengapresiasi upaya pengelola KIC yang berencana melakukan peningkatan sarana dan prasarana kawasan, sebagai bentuk respons terhadap arahan dari Dinas Perindustrian Kota Semarang. “Kami melihat ada niat baik dari pengelola untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan di kawasan industri. Hal ini tentu penting guna menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelaku usaha,” tambahnya.
Menanggapi dinamika tersebut, Komisi B mendorong dilakukannya dialog terbuka dan intensif antara pengelola dan tenant guna mencari titik temu. “Kami berharap kedua belah pihak dapat mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan transparan, sehingga lahir solusi yang adil dan saling menguntungkan,” tegas Joko.
Komisi B DPRD Kota Semarang, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan mendampingi proses mediasi, agar tercipta keputusan yang mendukung iklim usaha yang sehat sekaligus memastikan keberlangsungan pengembangan kawasan industri.
“Tujuan kita bersama adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi, industri, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, semangat kolaborasi dan kepentingan bersama harus menjadi prioritas dalam mencari solusi,” pungkasnya.
