Semarang, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, Menghadiri kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan untuk Pelaku Usaha di Kota Semarang yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Semarang Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai akses permodalan melalui BPR BKK yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Semarang.
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha dengan dukungan modal yang mudah dijangkau tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BUMD guna menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses modal serta meningkatkan daya saing produk lokal demi kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo menyampaikan bahwa kemajuan UMKM merupakan kunci utama dalam membangun perekonomian Kota Semarang yang inklusif dan berkelanjutan. “Melalui sosialisasi akses permodalan ini, khususnya dengan dukungan BPR BKK sebagai mitra strategis, kami ingin memastikan pelaku UMKM mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di pasar. Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD berkomitmen terus mendukung langkah-langkah nyata agar UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Joko Widodo menegaskan pentingnya akses permodalan sebagai faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Modal usaha yang cukup dan mudah dijangkau memungkinkan para pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi mereka, memperluas pasar serta melakukan inovasi agar mampu bersaing secara efektif. “Tanpa dukungan modal memadai banyak UMKM akan kesulitan berkembang bahkan bertahan menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk terus memperkuat kebijakan serta memberikan dukungan nyata bagi kemajuan UMKM. Ia menekankan pentingnya penyediaan akses permodalan melalui lembaga seperti BPR BKK sekaligus pembinaan berkelanjutan agar kualitas produk dan daya saing pelaku usaha meningkat signifikan. Selain itu ia mengajak pemerintah menciptakan regulasi pro-UMKM serta memfasilitasi pelaku usaha dalam mengakses teknologi digital dan pasar online guna memperluas jangkauan usahanya.
Menurut Joko Widodo sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan efektif serta berdampak luas bagi perekonomian Kota Semarang ke depan.
