Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo menanggapi penandatanganan pakta integritas yang dilakukan Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti bersama para Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pengguna Anggaran (PA) di Balai Kota Semarang, Kamis (24/7/2025), dengan menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan pendapatan daerah, bukan hanya pada sisi belanja.
Joko Widodo menilai langkah Pemkot Semarang merupakan bentuk komitmen positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi kebocoran juga dapat terjadi dalam proses penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi.
“Integritas tidak hanya pada belanja daerah. Kita juga harus jujur dan transparan dalam mengelola pendapatan daerah agar pembangunan berjalan optimal,” ujar Politisi PKS ini di Gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (25/7/2025).
Ia menambahkan, masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal. Menurutnya, retribusi pasar, parkir, dan pemanfaatan aset daerah perlu dikelola dengan sistem yang tegas dan transparan agar pendapatan meningkat tanpa membebani masyarakat.
“Masih banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Mulai dari retribusi pasar, parkir, hingga pemanfaatan aset daerah. Kita perlu sistem yang tegas dan transparan agar pendapatan meningkat tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Joko juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan daerah guna meminimalkan praktik pungutan liar dan kebocoran. Ia menyebut langkah seperti penerapan e-retribusi dan e-parking perlu diperluas ke semua sektor pelayanan publik.
“Saya mendorong Pemkot untuk mempercepat digitalisasi pendapatan, seperti e-retribusi dan e-parking. Selain memudahkan monitoring, ini juga meminimalisasi pungutan liar dan kebocoran kas daerah,” pungkas Dewan dari Dapil 6 Kota Semarang ini.
Diketahui sebelumnya, Pakta integritas yang ditandatangani Pemkot Semarang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya birokrasi yang transparan dan bebas korupsi.
