SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang berharap pembangunan di kota dapat merata dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini mencakup pembangunan fisik dan non-fisik, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, dalam Dialog Interaktif tentang “Menentukan Arah Kebijakan Publik Pemerintah Kota Semarang” yang diselenggarakan di Hotel Metro Park View pada Selasa (9/9/2025).
Suharsono menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pelayanan publik menjadi prioritas utama. Setiap kelurahan diberi anggaran minimal Rp 1 miliar sebagai komitmen untuk meratakan pembangunan di 177 kelurahan.
“Jika masih ada wilayah yang belum merasakan pembangunan merata, kami akan menyerap aspirasi warga dan menyampaikannya ke dinas terkait. Tujuannya, agar pembangunan tidak hanya terpusat di tengah kota,” jelas Suharsono.
Ia menambahkan, kini pusat keramaian mulai bergeser ke pinggiran, seperti Mijen dan Gunungpati. Perkembangan ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Semarang juga berupaya menjadi pusat ekonomi maju dengan memberikan kemudahan bagi investor. Selain itu, ada kebijakan populis seperti bantuan operasional Rp 25 juta per tahun untuk setiap RT, yang membantu meringankan beban iuran warga, terutama dalam pengelolaan sampah.
Bantuan operasional RT Rp 25 juta per tahun dan RW Rp 3 juta per tahun diberikan untuk mengatasi masalah sampah dari hulu, yaitu rumah tangga agar dapat mendorong masyarakat mengelola sampah organik, seperti untuk budi daya maggot, dan mendaur ulang sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomi sebelum dibuang ke TPS.
