SEMARANG – Keberhasilan program pemerintah di tingkat akar rumput sangat bergantung pada kualitas komunikasi para kader PKK. Seringkali, program yang baik tidak berjalan maksimal hanya karena penyampaian pesan yang berbelit-belit atau distorsi informasi saat sampai ke warga.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika, di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk) Kota Semarang, Selasa (20/1/26).
Menurut Ika, kader PKK, Ketua RT, hingga kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan. Oleh karena itu, kemampuan menerjemahkan bahasa birokrasi menjadi bahasa warga adalah keahlian mutlak yang harus dimiliki.
“Kuncinya ada pada ‘pesan sampai’. Ketika berkomunikasi dengan masyarakat, kader harus langsung pada intinya (to the point) dan gunakan bahasa yang membumi. Hindari istilah teknis yang membingungkan agar informasi diterima utuh,” tegas Ika.
Politisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini menambahkan, komunikasi yang efektif bukan sekadar berbicara, tetapi memastikan tidak ada bias makna. Ia mencontohkan bagaimana pesan bisa berubah drastis jika disampaikan secara berantai tanpa konfirmasi ulang.
“Jika kader mampu berkomunikasi dengan baik, mereka tidak hanya menjadi penyampai program, tetapi juga menjadi pendengar aspirasi yang efektif. Inilah yang membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.
