SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Semarang melaksanakan kegiatan reses di enam daerah pemilihan (Dapil) pada tanggal 16-18 Maret 2025.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan menjalin komunikasi dengan konstituen di setiap dapil.
Reses kali ini dilakukan di berbagai titik di Kota Semarang, mulai dari Dapil 1 hingga Dapil 6, dengan agenda utama mendengarkan keluhan, masukan, dan usulan dari warga terkait program pembangunan serta kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Fraksi PKS dari masing-masing dapil yang siap menampung aspirasi warga untuk kemudian disampaikan dalam rapat DPRD Kota Semarang.
Dini Inayati selaku anggota Komisi C Fraksi PKS DPRD Kota Semarang, menjelaskan bahwa reses adalah salah satu bentuk pengabdian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, agar dapat memahami lebih dalam mengenai kebutuhan serta masalah yang mereka hadapi.
“Reses ini sangat penting sebagai ajang komunikasi langsung dengan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa suara warga didengar dan diterjemahkan dalam kebijakan yang tepat. Kami juga mendengarkan keluhan dan harapan mereka agar bisa diteruskan dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang,” ungkap Dini.
Selama reses, warga menyampaikan berbagai keluhan terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta perbaikan fasilitas umum.
Beberapa warga juga menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas transportasi, pendidikan yang lebih merata, dan kebutuhan perbaikan fasilitas kesehatan.
Di setiap dapil, Fraksi PKS berupaya mencatat setiap masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya dalam sidang DPRD Kota Semarang.
Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan pengurus partai turut hadir dalam kegiatan reses ini. Hal ini menjadi salah satu wadah untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara pemerintah, anggota dewan, dan masyarakat.
Kegiatan reses ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Fraksi PKS dengan masyarakat Semarang serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih pro-rakyat.
