SEMARANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo mengapresiasi capaian penerimaan pajak daerah yang sudah mencapai 50 persen dari target tahun 2025 pada semester pertama. Ia menilai hasil tersebut sebagai sinyal positif, namun masih perlu ditingkatkan dengan menggali potensi lain yang belum optimal.
Usai rapat Komisi B pada Rabu (29/7), Joko Widodo menyebut sejumlah sektor masih bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ini capaian yang patut diapresiasi, tetapi masih ada potensi besar yang belum tergarap, seperti parkir, retribusi pasar, pemanfaatan aset daerah, serta pajak hiburan dan reklame,” ujarnya politisi PKS ini.
Menurutnya, penerapan sistem digital akan membuat pemungutan pajak dan retribusi lebih mudah dipantau serta menekan peluang terjadinya kebocoran. “Dengan digitalisasi, setiap transaksi bisa tercatat jelas sehingga penerimaan daerah lebih akurat dan akuntabel,” jelas Joko Widodo.
Joko Widodo menegaskan kerja sama antara pemerintah kota dan DPRD diperlukan agar target PAD Rp3 triliun tercapai tanpa membebani masyarakat. Ia meminta Bapenda menyampaikan laporan rutin serta mendata ulang aset daerah, sekaligus menertibkan pengelolaan parkir dan retribusi pasar yang rawan kebocoran. “Jika sektor-sektor ini dikelola lebih rapi, setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi warga Kota Semarang,” ujarnya.
Sebagai penutup, Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan tertib membayar pajak daerah. “Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting. Semakin tertib pembayaran pajak, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan bersama dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya.
