SEMARANG – Pemerintah dan DPRD Kota Semarang kembali menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal implementasi kebijakan publik. Hal ini mengemuka dalam kegiatan sosialisasi kebijakan yang digelar di Balai Kantor Kelurahan Tugurejo, pada Kamis (13/7).
Acara ini menghadirkan dua narasumber utama dari unsur legislatif, yakni Agus Riyanto Slamet yang kerap disapa Agus, Ketua Fraksi PKS dan Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, serta Suharsono, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS.
Dalam paparannya, Agus menekankan bahwa pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 5,69 triliun mencerminkan arah kebijakan strategis yang harus terus dikawal bersama. Ia menyoroti enam program prioritas Wali Kota Semarang, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan sampah, infrastruktur dasar inklusif, hingga tata kelola pemerintahan yang responsif.
“Partisipasi masyarakat adalah fondasi demokrasi lokal. Tanpa pengawasan dan aspirasi publik, kebijakan akan kehilangan arah,” ujar Agus.
Ia juga menyampaikan pentingnya peran DPRD sebagai fasilitator aspirasi masyarakat dan pengawas pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran. Menurutnya, warga dapat menyampaikan masukan melalui Musrenbang, forum publik, hingga kanal digital pengaduan, serta turut mengawal program prioritas seperti layanan pendidikan dan kesehatan, program BRT gratis, serta inisiatif bank sampah.
Sementara itu, Suharsono menyampaikan bahwa pembangunan Kota Semarang yang inklusif hanya bisa terwujud lewat kolaborasi erat antara warga dan pemerintah.
“Partisipasi bukan sekadar menyuarakan aspirasi, tapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan,” tegasnya.
Ia memaparkan berbagai inisiatif warga yang telah berhasil, seperti Gerakan Pilah Sampah yang telah melibatkan lebih dari 278 ribu rumah tangga dan membentuk 1.074 bank sampah. Di bidang pendidikan, dukungan nyata terlihat melalui program kartu bus gratis bagi pelajar dan mahasiswa, serta penyediaan lahan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari.
Dalam sesi diskusi, kedua narasumber menyoroti perlunya peningkatan literasi anggaran di tingkat komunitas serta pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan akses warga terhadap informasi kebijakan. Forum ini juga menyerukan penguatan komunikasi dua arah melalui media sosial, kanal aduan publik, dan forum tatap muka di tingkat RT/RW.
Kegiatan ini disambut antusias oleh warga Tugurejo dan sekitarnya, yang berharap agar forum semacam ini terus digelar secara berkala.
Sebagaimana disampaikan dalam penutup acara, keterlibatan masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab dalam memastikan kebijakan yang adil, transparan, dan berdampak positif bagi seluruh warga Kota Semarang.
