SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang resmi menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Semarang Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (3/6/2026). Penetapan ini menjadi langkah krusial dalam memastikan aspirasi langsung masyarakat masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Semarang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, menegaskan bahwa Pokir DPRD merupakan representasi kebutuhan riil warga yang dihimpun melalui reses, kunjungan kerja, maupun rapat dengar pendapat. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan perhatian serius dan mengawal realisasinya.
“Semoga pokir-pokir yang sudah diparipurnakan betul-betul dilaksanakan oleh OPD. Jangan sampai dihapus atau ditunda dengan alasan tidak ada anggaran. Ini harus menjadi prioritas OPD dalam penyusunan program pembangunan,” tegas Agus usai rapat paripurna.
Agus menambahkan, pelaksanaan Pokir yang tepat sasaran akan memberikan dampak nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Terlebih, usulan-usulan dalam Pokir 2027 ini telah diselaraskan dengan sasaran strategis Kota Semarang, yakni pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah.
Secara umum, arah usulan pembangunan dalam Pokir DPRD 2027 difokuskan untuk mendukung sejumlah prioritas daerah, di antaranya:
- Pelayanan Dasar: Pemenuhan kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Infrastruktur Kota: Penanggulangan banjir dan genangan yang masih menjadi persoalan krusial di beberapa wilayah Kota Semarang.
- Pembangunan Berkelanjutan: Pengembangan ekonomi sirkular untuk mendukung kelestarian lingkungan dan ekonomi warga.
- Sinergi Daerah: Penyesuaian program dengan tema besar pembangunan Kota Semarang Tahun 2027.
Sebagai perpanjangan tangan rakyat, Fraksi PKS DPRD Kota Semarang berkomitmen penuh untuk terus mengawal implementasi Pokir 2027 ini. Pengawalan ketat akan dilakukan mulai dari proses perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga eksekusi anggaran di tingkat OPD.
Fraksi PKS ingin memastikan bahwa setiap aspirasi partisipatif dari warga tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, melainkan mewujud dalam program kerja yang efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Semarang.
