SEMARANG — Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Dini Inayati, menyoroti berbagai persoalan di sektor pendidikan dalam Rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang 2025, Kamis (09/04/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang tidak memaparkan data angka putus sekolah baik tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama dalam LKPJ. Sedangkan, dalam pembahasan LKPJ dikatakan oleh Dinas Pendidikan bahwa masih terjadi angka putus Sekolah di Kota Semarang.
Pihaknya meminta agar angka tersebut perlu disebutkan dan sekaligus dipaparkan akar masalah nya.
“Dinas Pendidikan seharusnya punya data by name by address tiap kasus putus sekolah dan melakukan audit kasus, sehingga diketahui akar masalahnya,” ujarnya.
Dengan demikian, menurut Dini, Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan intervensi secara tepat, dan merencanakan upaya pencegahan kasus putus sekolah pada tahun selanjutnya.
Selain itu, Dini juga menyinggung terkait isu perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Dini menilai perlu adanya audit khusus terkait kekerasan di sekolah, baik antar siswa maupun yang melibatkan guru.
“Berapa kasus bullying di sekolah? Ini harus ada datanya. Penanganannya juga harus berbeda dan berbasis audit, agar program yang dihadrkan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
